Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemukan sejumlah adanya anggaran yang janggal mulai dari bolpoin Rp 635 miliar, tinta printer Rp 407,1 miliar, hingga anggaran pengadaan kertas Rp 213,3 miliar.
Anies menyebut sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebelumnya, perlu diperbarui sistemnya.
"Mengedapkan transparancy, accountability dan smart system. Yang akan kita lakukan upgrading saja, tetap anggarannya itu bisa diakses bahkan bukan hanya bisa dilihat tapi juga publik bisa memberikan komentar langsung disitu, kalau sekarang ini publik hanya bisa melihat tetapi tidak bisa memberikan komentar" Ujar Anies di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Dia menambahkan, sistem e-budgeting diibaratkan aplikasi yang selalu mengalami perkembangan. Karena itu, perbaikan dalam sistem e-budgeting menjadi hal yang lumrah.
"Ya normal saja, jadi bukan mengganti tapi hanya upgrading, kalau mengganti kesannya seperti meniadakan sama sekali, hanya upgrade saja sehingga sistemnya smarter and smarter," tambah Anies Baswedan.
Beroperasi 2020
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2843777/original/067758600_1562150077-1guber20190703102930.jpeg)
Nantinya sistem e-budgeting yang baru akan diluncurkan pada akhir tahun 2019 dan akan mulai beroperasi pada Januari 2020.
"Ini sudah dikerjakan dan akan digunakan pada Januari, artinya dibikin bukan karena ada keramaian itu sudah dikerjakan setahun lebih, sudah direncanakan akan dilaunching akhir tahun ini," tutup Anies.
E-budgeting mulai diperkenalkan di Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.
Reporter: Tri Yuniwati Lestari
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot 15 pejabat setara kepala dinas yang dilaksanakan di Balai Kota, Senin, 25 Februari. Apa alasan Anies?
No comments:
Post a Comment